oleh

Andi Lumban Gaol Minta Perwal Produk Halal dan Higienis Diterbitkan

-Medan-220 views

Medan (Pewarta.co) – Ketua Fraksi Persatuan Nasional (Pernas) DPRD Kota Medan, Andi Lumban Gaol SH meminta kepada pihak Pemerintah Kota Medan agar menerbitkan Peraturan Walikota (Perwal) terkait Perda Kota Medan No 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis. Hal ini dimaksud agar penerapan dan pengawasan perda tersebut dapat diterapkan secara maksimal di masyarakat Kota Medan.

“Pengawasan maksimal terhadap pemberlakuan suatu perda dapat dilakukan bila perwal sebagai suatu peraturan turunan diterbitkan. Untuk Perda Produk Halal dan Higienis Ini diperlukan adanya perwal sehingga makanan dan minuman yang beredar di pasar dipastikan halal dan higienis,” kata Andi Lumban Gaol SH saat menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan tahap ke Ke VII mengenai Perda Nomor 10 Tahun 2017 di Jalan Melati Raya Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Selasa (2/4/19) yang dihadiri aparatur pemerintahan setempat dan ratusan masyarakat.

Loading...

Disebutkan Andi, selama ini pengawasan produk yang beredar di pasar hanya dilakukan pada saat hari besar keagamaan. Hal ini dirasakan kurang maksimal untuk mengawasi kehalalan dan kehigienisan suatu produk, terutama produk makanan dan minuman. Padahal, pemerintah wajib memastikan kenyamanan masyarakatnya mengkomsumsi makanan dan minuman yang beredar di pasar.

“Jadi, Pemko Medan harus terus menerus melakukan pengawasan terhadap produk yang dijual di pasar, bukan hanya saat momen hari besar keagamaan melakukan razia. Karenanya dibutuhkan perwal yang mengatur masalah ini,” tegas anggota dewan yang duduk di Komisi A DPRD Kota Medan ini.

Selain itu, Andi juga berharap kepada masyarakat supaya turut mengawasi keberadaa produk yang dijual di pasar. “Masyarakat dapat segera melaporkan kepada aparat berwewenang bila menemukan makanan dan minuman beredar di pasar namun tidak berlabel halal dan kadaluarsa. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari suatu produk yang tidak halal dan membahayakan kesehatan,” ucap Andi yang kembali maju jadi Caleg DPRD Kota Medan Periode 2019-1024 dari Partai PKPI Dapil V meliputi Kecamatan Medan Selayang, Medan Johor, Medan Tuntungan, Medan Sunggal, Medan Polonia dan Medan Maimun.

Untuk diketahui, Perda No 10 Tahun 2017 ini terdiri XII BAB dan 21 Pasal. Pada BAB II Pasal 3 disebutkan, pengawasan serta jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, perlindungam, keselamatan dan kepastian hukum ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat dan mengkomsumsi produk.

Dalam BAB III pada Pasal 4 disebutkan, pengawasan serta jaminan produk halal dan higienis yang dilaksanakan Pemko Medan setiap saat secara terencana dan sistematis dengan membentuk Tim Terpadu. Tim dimaksud terdiri, Pemko Medan, Balai POM, MUI, unsur masyarakat serta instansi/badan maupun lembaga lainnya.

BAB VII tentang Kewajiban pada Pasal 15, setiap pelaku usaha wajib berproduksi halal dan higienis. Mencantumkan informasi dan label halal tidaknya produk dengan jelas dan terang. Memisahkan barang dagangan yang halal dengan yang tidak halal serta mencantumkan masa berlaku produk dagangan.

“Intinya, perda ini mengatur secara komprehensif masalah pengawasan suatu produk dipasaran, karena selain untuk mengantisipasi kehigienisan produk, perda ini juga untuk mengatur makanan dan minuman yang beredar di pusat perbelanjaan atau swalayan di Kota Medan, agar tidak bercampur antara halal dan non halal,” pungkas Andi. (Dik/red)

Facebook Comments
Loading...