Medan (Pewarta.co) – Jajaran pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersama
Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan terbatas dengan berbagai pimpinan Badan
Usaha Milik Negara (BUMN). Mereka membahas urgensi kepatuhan BUMN atas persaingan usaha.
Pertemuan bertajuk “Mendorong Ekosistem Persaingan Sehat di Lingkungan BUMN melalui
Kepatuhan Persaingan Usaha Sehat” diadakan KPPU, Rabu (11/12/2024) di Jakarta.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil
Ketua KPPU Aru Armando, seluruh anggota KPPU, serta berbagai direktur utama BUMN.
Ketua KPPU menekankan bahwa dinamika antara BUMN dan hukum persaingan usaha menjadi salah satu isu strategis dalam menciptakan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Menurutnya, sebagai entitas yang dimiliki oleh negara, BUMN memiliki peran strategis dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, terutama di sektor-sektor vital.
“Namun, dominasi BUMN dalam beberapa sektor bisa berpotensi menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat jika tidak diatur dengan baik,” ujar Fanshurullah.
Menurutnya, penerapan UU No.5/1999 dan keikutsertaan BUMN dalam program kepatuhan persaingan usaha
menjadi sangat penting untuk memastikan BUMN tetap berkompetisi sehat dengan pelaku usaha
lainnya.
“Untuk itu, perlu adanya keseimbangan antara peran strategis BUMN dengan prinsip-prinsip
persaingan usaha yang sehat, melalui pengaturan regulasi BUMN yang jelas dan transparan
untuk memastikan penugasan dan mandat dari negara tidak disalahgunakan untuk mendistorsi
persaingan usaha di pasar,” tegasnya.
Sebagai informasi, saat ini KPPU telah menerima 56 perusahaan pendaftar program kepatuhan yang berasal dari 35 perusahaan BUMN dan 21 perusahaan swasta nasional dan
multinasional. Sebagian besar di antaranya (88%) mendaftar secara sukarela (voluntary). Dari jumlah tersebut, hingga saat ini KPPU telah mengeluarkan 18 Penetapan Program
Kepatuhan.
Dia menegaskan, kepatuhan pada hukum sangatlah penting bagi pelaku usaha, sebagai bagian dari etika dan tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).
“Penerapan program kepatuhan di setiap perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sektor industri, peraturan pemerintah terkait, tekanan publik dan kesadaran perusahaan,” jelas Ifan, sapaan akrab ketua KPPU itu.
Sepakat dengan ketua KPPU, Menteri BUMN meyakini dengan comply terhadap persaingan
usaha yang sehat, transparansi dan konsolidasi BUMN akan semakin baik, dalam pemenuhan
tujuan yang sama untuk Indonesia.
“Saya minta catat BUMN yang belum mengikuti program kepatuhan persaingan usaha di KPPU, kita dorong semua comply,” kata Erick Thohir.
Melalui sinergi yang baik ini, KPPU berharap ke depannya Kementerian BUMN mampu
menjadi katalisator bagi holding BUMN di Indonesia. Ini guna memastikan kepatuhan terhadap UU
5/1999 dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum persaingan usaha.
“Upaya kepatuhan
persaingan usaha bagi BUMN ini penting. Khususnya untuk menghadapi holding dan sinergi serta menjaga proses pengadaan barang dan jasa di BUMN yang kompetitif,” pungkasnya. (gusti)