Batubara (Pewarta.co) – Rapat Evaluasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten pada Pelaksanaan Pemilu 2019, di Aula kantor KPU Batubara, Rabu (16/10/2019) petang mencatat beberapa masukan yang dianggap sangat perlu untuk dievaluasi. Yang paling mendasar adalah pelaksaan Pileg dan Pilpres secara bersamaan.
Perwakilan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Nurdin meminta pelaksanaan pemilu bersamaan tak perlu terulang karena cukup melelahkan penyelenggara. Apalagi dari prosesnya banyak penyelenggara pemilu menjadi korban, katanya.
“Pemilu kedepan jangan lagi digabung karena akan membuka peluang kecurangan”, timpal Amran Ketua partai Nasdem Batubara.
Sementara perwakilan Pantai Golkar meminta KPU memaksimalkan sosialisasi tentang sistem pencalonan (Silon). KPU jangan semua instans dan dadakan sehingga pengurus partai tidak tergesa gesa berkerja,” harapnya.
Perwakilan PN Kisaran Ramiyas Arefa mengaku pihaknya kewalahan dalam proses penerbitan surat keterangan tidak sedang menjalani hukumam bagi calon DPRD. Itu dikarenakan masa pencalonan yang terbilang singkat.
Oleh karenanya Arefa meminta kedepan adanya penambahan waktu pencalonan anggota DPRD.
Senada disampaikan Nadya perwakilan dari RSUD Batubara. Persoalan waktu juga menjadi kendala pihaknya dalam proses penerbitan surat keterangan kesehatan dan bersih narkoba.
Ketua KPU Batubara Muhammad Amin Lubis SHi didampingi komisioner KPU lainnya mengatakan, rapat evaluasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi selama tahapan pencalonan Pemilu 2019.
Berbagai masukan akan disampaikan dalam rakornas KPU sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan regulasi pemilu yang lebih baik kedepan. (yuk/red)
