Medan (Pewarta.co) – Upaya Pemko Medan untuk merealisasikan pendapatan daerah belum maksimal. Karena pelaksanaan APBD TA 2018 berjalan tanpa ada terobosan-terobosan.
Hal ini diungkapkan Fraksi Demokrat lewat juru bicara Herri Zulkarnain saat membacakan pendapat Fraksi Demokrat DPRD Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2018, Senin (22/7/19).
Menurutnya upaya perbaikan manajemen pengelolaan serta optimalisasi pengawasan di lapangan terhadap sumber-sumber penerimaan PAD seperti retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi sampah belum terlaksana sebagaimana diharapkan.
Banyaknya ruas jalan protokol di Kota Medan mengalami kerusakan, lampu penerangan jalan umum yang tidak terawat, permasalahan banjir yang masih terjadi di beberapa titik, tidak terlaksananya perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, drainase yang rusak, akibat kurang maksimalnya kinerja sebagian SKPD dalam pencapaian prestasi kinerja. Sehingga berakibat minimnya serapan anggaran dari setiap anggaran yang ditetapkan.
Fraksi Demokrat, kata Herri, menilai ada kelemahan dan kekurangtelitian Pemko Medan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang telah ditetapkan. Kenyataan inj dapat dilihat dari realisasi belanja daerah tahun 2018 hanya mencapao 77,32 % dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 79,22 %. Lalu realisasi belanja sejumlah SKPD antara lain, Inspektorat 61,86 %, Dinas Kesehatan 76,41 %, Dinas Pendidikan 89,72 %, Dinas Pekerjaan Umum 63,59 %, Dinas Perkim dan Penataan Ruang 55,87 %, Dinas Perindustrian 76,73 %, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 59,95 % dan Bagian Kesejahteraan Rakyat 39,62 %.
“Fraksi Demokrat tidak sepenuhnya sependapat alasan Pemko Medan yang mengatakan realisasi anggaran rendah dikarenakan adanya pembayaran utang belanja kepada piham ketiga dan adanya penghematan anggaran. Bahkan mengatakan belanja daerah yang tidak direalisasikan pada dasarnya bukan merupakan kegiatan prioritas,” katanya.
Besarnya Silpa hingga Rp67 miliar lebih tidak seharusnya terjadi. “Karena disatu pihak kita tahu masih banyak persoalan pembangunan yang tidak tersikapi, terlebih yang berkaitan dengan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Herri.
Dilanjutkannya, Fraksi Demokrat berpendapat bahwa pelaksanaan APBD TA 2018 sepertinya berjalan biasa saja. Tidak ada terobosan-terobosan. Tidak ada program yang membawa perubahan yang menonjol terhadap wajah Kota Medan. Berbagai program di bidang infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan maupun program untuk memenuhi amanat undang-undang belum dapat disikapi secara maksimal.
“Fraksi Demokrat masih dapat menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018 dengan segala kekurangannya. Tentu dengan harapan seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di jajaran Pemko Medan dapat memperbaiki kinerjanya. Terutama yang menyadari Tahun 2018 raportnya masih merah,” bebernya. (Dik/red)
