Medan (Pewarta.co) – Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Agung Setya Imam Effendi mengajak para stakeholder untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam mengendalikan inflasi.
Selain itu, orang nomor satu di jajaran Polda Sumut ini juga mengajak untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Sumut.
Hal tersebut tercetus dalam pertemuan ringan yang dilakukan di Swasana Caffee dan dihadiri oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut, Wira Kusuma, Kepala Kanwil Bea Cukai Sumut Parjiya serta Kepala Devisi Imigrasi Sumut Ignatius Purwanto.
Menurut Agung, pertumbuhan ekonomi Sumut pada triwulan II 2023 yang tumbuh di atas nasional yaitu 5,19 persen merupakan progres yang cukup baik dan harus terus ditingkatkan dan dijaga kestabilannya.
“Tentu kita ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, salah satu faktor pendorongnya itu kondisi sosial budaya termasuk juga keamanan, kami ingin memberikan kontribusi keamanan yang lebih baik dan konkrit di lapangan, agar kemudian kita bisa membuka simpul yang tersumbat,” ujar Kapolda, Selasa (8/8/2023).
Dikatakannya, percepatan pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat lebih bagi masyarakat Sumut baik dalam konteks kesejahteraan, pendapatan per kapita serta berkurangnya angka pengangguran.
“Pengangguran kita yang 1.2 juta itu harus kita dorong, dimana 914.000 diantaranya merupakan pengangguran terbuka, tentu kita bersama-sama harus membantu membuka lapangan pekerjaan yang baru,” sebutnya.
Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kestabilan inflasi di Sumut, disampaikan Agung, sejumlah pemangku kepentingan harus berkolaborasi, disiplin fiskal dan moneter
“Karena kita (Polda, BI, Beacukai, imigrasi) semua pelaksana di lapangan sehingga kemudian konkretnya kita akan mengidentifikasi dari sektor keuangan, kemudian target impor kita satu triliun setahun harus kita jaga agar barang impor tersebut memang berguna dan lebih penting ekspor harus lebih tinggi dari pada impor,” ucapnya.
Kemudian, terkait fenomena alam elnino yang terjadi di sejumlah belahan dunia dan mengancam perekonomian global dan inflasi, pihaknya yang juga tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan melihat situasi dan bersinergi untuk mengantisipasi dampaknya.
“Kita ada tim TPID termasuk saya dan anggota lainnya, tentu kita ada mekanisme untuk menangani inflasi yang berbeda dengan daerah lain, saya akan pelajari lebih dulu karena saya masih orang baru untuk melihat seperti apa langkah-langkah yang sudah dirumuskan, kita ingin objektif turun ke lapangan, lebih diutamakan kita bukan slogan tapi objektif untuk memecahkan sejumlah permasalahan,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Wira Kusuma menyampaikan bahwa fenomena elnino yang terjadi di Sumut tergolong lebih rendah dibandingkan daerah lainnya di Indonesia.
“Inflasi sekarang 2.54 sudah menurun dari 6.22 di 2022, ada faktor resiko elnino demikian kalau kami lihat data-data dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia ini Sumut termasuk rendah elnino nya,” sebutnya.
Namun demikian, pihaknya dan tim TPID serta Pemerintah Daerah berkerjasama dalam mengantisipasi dampak dari fenomena elnino.
“Tetapi antisipasi tetap harus kita lakukan dengan kerjasama tim pengendali inflasi daerah juga dilakukan oleh pemerintah provinsi seperti pembuatan imigrasi dan lainnya,” pungkasnya. (Dedi/red)
