oleh

Masyarakat Keluhkan Proses Penyaluran BPNT  di Hadapan DPR-RI

Medan (pewarta.co) – Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikeluhkan oleh masyarakat keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kamis 12 April 2018 kemarin.

Keluhan ini disampaikan langsung kepada Tim Rombongan komisi IV DPR-RI yang dipimpin ketua Tim, Daniel Johan dalam peninjauan secara langsung BPNT terhadap KPM kota Medan,  di Gudang Bulog,  Jalan Mustafa Medan.

Selain meninjau BPNT KPM, kedatangan Tim Panitia Kerja (Panja) BPNT komisi IV DPR-RI itu untuk menyelidiki dan meminta masukan proses pemberian BPNT di Medan sekaligus ingin melihat langsung termasuk dari Bulog yang memberi dan yang menerima KPM terkait bagus tidaknya sistem ini.

Sekaitan dengan itu, tim yang dipimpin Ketua Tim Daniel Johan dengan membawa delapan anggota dewan yakni Endro Hermono (FP Gerindra), Acep Adang Ruhiat (F PKB), Hermanto (F PKS) dan Sulaeman L Hamzah (FP Nasdem)  juga ingin melihat peran Bulog dalam stabilisasi harga pangan, terutama menjelang Ramadhan ini.

Turut hadir antara lain Sekretaris Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Kemensos Dr Royani, Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Febriyanto, wakil pimpinan wilayah BRI Medan, Hari Purnomo dan Kepala Bulog Divisi Regional (Drive) Sumut Benhur Ngkaimi.

“Saya dan ada kawan-kawan yang juga baru sekali menerima bantuan ini Pak, pada bulan Oktober tahun 2017 lalu. Habis itu sampai sekarang, kartunya digesek kosong,” kata Masriani Ritonga, warga Kecamatan Medan Perjuangan pada anggota komisi IV DPR RI dan di depan para penerima bantuan lainnya.
Selain Masriani, ada lagi Suryanigsih dari Mabar yang mengaku mengambil beras harus di satu agen penyalur saja, kalau ke tempat lain nanti kartunya kosong.

Demikian pula Widyasari dari Mabar dan Opung Ridho Pakpahan dari kelurahan Helvetia Timur juga begitu, bolak balik ke BRI Mabar, uang tak ada juga di kartu.

Ada 50 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Medan sekitarnya yang juga hadir bersama pendamping dan agen dari e-warung, Rumah Pangan Kita (RPK) dan BRILink di gudang Bulog Jalan Mustafa Medan.

Menanggapi keluhan warga itu, Wakil Pimpinan Wilayah BRI Medan Hari Purnomo mengatakan    akan meregistrasi kembali kartu yang dikeluhkan oleh masyarakat.

Karena, masih ada beberapa hal di luar kewenangan pihaknya disebabkan adanya kartu double yang terjadi pada gelombang pertama.

Menurutnya, verifikasi alamat dan  penerima belum maksimal sehingga diterbitkan kembali kartu yang baru lagi.

“Jadi kartu yang satu ini nanti saya jamin sudah ada isinya dan kami registrasi kembali. Kemungkinan satu minggu ini sudah bisa tersalurkan dan kami juga akan verifikasi kembali ke kantor pusat sebab kartu pembaharuan ini sepertinya sudah ada di Medan. Begitupun, jumlahnya tak banyak karena melalui proses yang cepat,” tuturnya.

Sedangkan agen penyalur RPK dan BRILink Edi Sartono mengatakan di lapangan agen bersaing dan banyak yang jual komoditi lain selain beras dan telur seperti ditetapkan pemerintah.
Sementara itu, Daniel Johan dalam kesempatannya  menyebut kedatangannya ke Medan untuk meninjau perkembangan BPNT yang diselenggarakan pemerintah sejak tahun 2017.

Berdasarkan rapat dengar pendapat dengan Perum Bulog pada 7 Desember 2017 terdapat peralihan anggaran program Rastra menjadi BPNT sebanyak 10.083.192 KPM di tahun 2018 secara bertahap.

Dari laporan Perum Bulog, katanya, periode Januari-Desember 2017 Perum Bulog hanya mampu menyalurkan 31,05 persen karena beberapa faktor di antaranya tidak semua titik penyaluran mengambil pangan dari Bulog.

Selain beras dan gula, ternyata terdapat permintaan komoditi lain, pengambilan KPM tidak terjadwal, bahkan ada kartu belum terisi.

Juga tidak semua agen memiliki kapasitas penyimpanan yang nyaman.

“Kami merasa perlu langsung meninjau ke lapangan karena anggaran Rasta selama ini, sebagian dialihkan ke program BPNT yang penyebarannya masih ke 44 kabupaten/kota di Indonesia,” tegas Daniel, pimpinan Komisi IV dari fraksi PKB itu.

Daniel juga menyatakan pihaknya sudah mendapat masukan dari KPM dan agen yang intinya masih ada administrasi yang belum beres.
“Seluruhnya akan jadi catatan kami di komisi IV dan masukan itu jadi sangat penting. Ini menunjukkan sistemnya masih belum maksimal,” kata Daniel.

Sehingga, diungkapkannya, nanti bersama pemerintah akan memberikan solusi apa yang terbaik supaya jelas apa saja yang tepat di lapangan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, direktur SDM dan Umum Perum Bulog Febriyanto menyambut baik kedatangan anggota DPR-RI untuk meninjau langsung BPNT terkait stok dalam jangka pendek.

Selain itu juga, Febriayanto mengklaim kegiatan penyelenggaraan Bansos Rastra dan BPNT di Sumut berjalan baik.

“Untuk Rasta di Sumut, Bulog melakukan percepatan penyaluran di mana untuk bulan April sudah ditarik bulan Maret posisi kini mencapai 95 persen,” sebut Febriyanto
Sementara itu, sekretaris Penanganan Fakir Miskin Pedesaan Kemensos Dr Royani mengatakan sekarang di sini ada 50 KPM yang ada di sekitar kantor Perum Bulog Sumut di Medan.

32 kabupaten/kota di Sumut masih mendapat penyaluran beras sejahtera (Rastra) sebanyak 632.755 KPM seniliai Rp835,26 miliar.

Sedangkan penerima BPNT masih hanya di Medan saja.
Sebanyak 80.421 KPM senilai Rp106 miliar dan di Sumut hampir 1 triliun rupiah untuk Rastra dan BPNT.

Sedangkan realisasi Rastra nasional 95 persen.

“Mulai Januari penyaluran Rastra mendekati hampir 100 persen. Ini luar biasa,” katanya. (gusti)

Facebook Comments

Komentar

Tinggalkan Balasan

News Feed