oleh

KPPU akan Bentuk Deputi Pengawasan Kemitraan

Medan (pewarta.co)-Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera akan membentuk Deputi Pengawasan dalam melindungi usaha kecil dan menengah.

Ini dilakukan agar para pelaku usaha lebih terlindungi dalam menjalankan usahanya.

“Tentunya untuk itu kita akan mengubah struktur yang ada di KPPU, sehingga bila ada pelanggaran dalam perjanjian usaha maka bisa ditindaklanjuti dalam sektor usaha termasuk perkebunan,” kata Komisoner KPPU RI, Dr Guntur Syahputra Saragih M.SM saat tampil sebagai pembicara dalam Sosialisasi Pengawasan Kemitraan Sektor Perkebunan Sawit di Hotel Santika Medan, Kamis (13/9/2018).

Menurut Guntur, sektor pengawasan kemitraan sangat penting, terlebih salah satu sumber perekonomian Sumut dari perkebunan.

Dengan adanya pengawasan ini, kata Guntur, maka bentuk pelanggaran bisa dihindari dan para usaha kecil dan menengah terlindungi.

Dalam sosialisasi itu tampil juga sebagai pembicara Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak, Kasi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sumatera Utara, Indra Gunawan Girsang dan Praktisi Hukum Rahmat Sorialam Harahap.

Rahmat selaku praktisi hukum menegaskan pihaknya sangat mendukung adanya perjanjian tersebut. Ini lantaran dengan perjanjian maka para usaha kecil dan menengah bisa terlindungi ketika ada perjanjian yang dilanggar oeh pengusaha.

Kasi Pembinaan Usaha Dinas Perkebunan Sumut Indra Gunawan menambahkan, pemerintah dalam hal ini Pemprovsu maupun kabupaten/kota mendukung upaya pendampingan hukum antara pelaku usaha baik itu kelompok tani maupun dengan PKS.

“Jadi kita mendukung dari sisi pembinaan sehingga kelompok tani terlindungi tidak disektor kelapa sawit akan tetapi sektor lainnya yang berkaitan dengan perkebunan. Sehingga tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian usaha, bahkan pihak bersama-sama KPPU ikut melakukan pengawasan kemitraan dan melakukan pencegahan dan penindakan,” tuturnya.

Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan KPPU Medan, Ramli Simanjuntak menyebutkan pihaknya sangat mengapresiasi para dinas dan pelaku usaha yang hadir.

Menurutnya, mereka bisa memahaminya tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pelaku usaha.

“Dalam hal ini kita melihat perjanjian tentang pembayaran, harga dan persyaratan lainnya sehingga bila ada satu prasyarat kita akan melakukan penindakan,” ujarnya.

Ramli mengakui, pihaknya telah mendapat laporan adanya pelanggaran dan pihaknya akan memanggil pelaku usaha tersebut untuk mengklarifikasinya.

“Kita ingin semua prasyarat tersebut terpenuhi dan pelaku usaha mikro ini terlindungi,” tegasnya. (gusti)

Facebook Comments

News Feed