oleh

DPRD Medan Setujui LPj Wali Kota APBD 2017

Medan (Pewarta.co)DPRD Kota Medan akhirnya menyetujui Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Walikota Medan Tentang Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 .

Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Medan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan H Iswanda Ramli SE, Senin (1/10/2018) di gedung dewan.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan oleh Walikota, Drs H Dzulmi Eldin MSi, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga.

Sebelum penandatanganan persetujuan, terlebih dahulu fraksi-fraksi menyampaikan keputusan, dari 9 fraksi di DPRD Medan, hanya fraksi PAN yang tidak setuju.

Delapan fraksi menyatakan setuju terhadap Lpj Walikota, sehingga persetujuan tersebut dapat ditandatangani.

Pertanggungjawaban APBD tersebut terdiri dari, pendapatan Rp 4.409.065.482.200,50, belanja Rp 4.394.045.824.264,53. Dana transfer Rp 1.779.344.960, surplus/defisit Rp 13.240.312.975,97. Pembiayaan: penerimaan, Rp 35.461.191.559,79, pengeluaran Rp 5.000.000.000. Pembiayaan netto Rp 30.461.191.559,79, Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa) Rp 43.701.504.535,76.

Usai paripurna, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH kepada wartawan menyoroti tentang kerugian yang terjadi di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PD Pembangunan dan PD Rumah Potong Hewan (RPH).

Di tahun anggaran 2017, PD pembangunan rugi Rp 2,5 miliar lebih, PD RPH rugi Rp 325 juta lebih, sedangkan PD Pasar hanya menyumbang PAD Rp 200 juta.

“Walikota harus cepat mengambil tindakan kepada tim direksi BUMD yang merugi tersebut, meski dari tahun ke tahun kejadian seperti ini sudah sering terjadi, tapi jangan terjadi lagi di tahun 2018 ini. Mumpung masih ada waktu, walikota harus melakukan evaluasi,” kata Henry Jhon.

Pendapatan PD Pembangunan, kata Henry Jhon, pada Tahun 2017 sebesar Rp 10.416.222.761,00, tapi biaya operasionalnya Rp 12.954.410.501,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp 2.538.187.740. Pansus LPj Walikota yang diketuai Robby Barus berpendapat bahwa pendapatan dari rumah susun Amplas sudah tidak layak lagi dan harus dialihkan ke Dinas Tata Ruang dan pemukiman (Perkim).

“PD pembangunan harus berinovasi dalam mengembangkan fasilitas kolam renang Deli dan gelanggang remaja, termasuk mengkaji kemungkinan rencana kerjasama dengan pihak ketiga. Pemko juga harus serius menangani asset-asset PD Pasar termasuk terkait keberadaan surat-surat atas asset tersebut,” terangnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus LPj Walikota, Robby Barus SE mengatakan, rendahnya PAD dari RPH merupakan ironi, karena memiliki sertifikasi halal dari MUI.

Sehingga sudah menjadi tugas utama bagi jajaran direksi mencari solusi agar mengarahkan pengusaha sapi dan kambing memotong hewannya di PD RPH, namun tetap dalam jalur yang benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Dik)

Facebook Comments

News Feed